Hariannetwork.com – Aspirasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Provinsi Jawa Timur Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), bertajuk “Memahami Gagasan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih”.
Acara tersebut bekerjasama dengan Toko Ladang dan APBJ JATIM BEJO yang merupakan salah satu Aplikasi Belanja Online milik Pemprov Jawa Timur, pada Senin (24/03/2025), di Aula PWI Jawa Timur.
Hadir dalam acara tersebut Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto, Perwakilan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Aisyah Aminy, Perwakilan Polda Jatim Kompol Khoirul Anam, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Koesbiantoro, serta 70 Perwakilan Kades se Jawa Timur.
Wakil Ketua Umum DPP Aksi Ahmad Syarifudin mengungkapkan kegembiraannya atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan mengapresiasi tokoh pendiri koperasi yang bernama RM Margono.
“Ini Pertama kali di Indonesia, AKSI Jawa Timur menggelar FGD yang membahas Koperasi Desa Merah Putih yang pendirinya merupakan kakek dari Presiden RI Prabowo Subianto dari Kabupaten banyumas,” ungkapnya.
Ketua AKSI Jawa Timur Fuad Ari Sulistyo dalam sambutannya menegaskan bahwa FGD digelar dalam rangka menyamakan persepsi antara Kepala Desa dan semua stakeholder untuk mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
“Pendirian Koperasi Merah Putih ini merupakan Gagasan yang harus kita dukung, supaya dapat menjadi lembaga ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat,” Ujarnya.
Baca Juga: TNI Melanggar Meaningful Participation: HMI Cabang Semarang Berikan Sikap Untuk Tolak RUU-TNI
Ia Mengaku bahwa masih ada perbedaan pemahaman tentang rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
Ada yang beranggapan tumpang tindih dengan BUMDes, Penggunaan Anggaran Desa yang dipertanyakan, dan masih ada beberapa permasalahan lainnya.
“Namun, kami menyakini bahwa pemerintah punya keinginan yang baik untuk memberdayakan rakyatnya,” Kata Fuad yang juga Kepala Desa asal Ngawi.
Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto, menyampaikan pesan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, atas digelarnya FGD itu.
“Ibu Gubernur berhalangan berhadir, karena ada kegiatan yang bersamaan. Ada pesan dari beliau, bahwa beliau memberikan dukungan atas pendirian koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.
Wakil Ketua PWI Jawa Timur Mahmud Suhermono, dalam sambutannya juga memberikan dukungan atas digelarnya FGD itu.
“Kami turut mendukung atas digelarnya FGD ini, terlebih bisa dilaksanakan di aula PWI, tempatnya para wartawan,” ujarnya.
Mahmud berpesan, agar dalam menjalankan pemerintahan desa, pada kepala desa mulai menyadari pentingnya digitalisasi.
“Dalam konteks ini, kami hanya dapat berperan dalam bidang publikasi,” katanya.
Waketum ABPEDNAS Jawa Timur Deny P menyatakan dukungannya, meski dengan catatan.
“Kami memang sudah menegaskan dukungan, namun tetap dengan catatan, terutama tentang pendanaan Kopdes Merah Putih, serta kejelasan juk lak juknisnya,” ujarnya.
Baca Juga: Aliansi Pemuda Nasional Pertanyakan penunjukan PLT Bank Bengkulu
Deny juga berharap FGD seharusnya terus digelar, menanggapi isu yang berkembang.
“Sehingga dapat dicari jalan keluar terbaik,” katanya.
Kepala Desa Japan Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo, Muhammad Taufan, juga menyatakan dukungannya.
“Namun harus dilakukan penguatan regulasinya,” ujarnya.
Taufan menegaskan tidak sepakat, jika Koperasi Desa Merah Putih menjadi Koperasi simpan pinjam.
“Sebaiknya, koperasi bertransformasi dari Gapoktan, untuk mengurusi pertanian, terutama ngurusi pupuk,” ujarnya.
Berbeda dengan Priyanto, Kades asal Madiun, mengusulkan agar Koperasi Desa Merah Putih menjadi satu bagian dari BUMDes.
“Karena keberadaan BUMDes sudah klop dengan pemerintahan desa, sehingga koperasi bisa menjadi bagian dari BUMDes,” ujarnya.
Menurut Sekretaris DPD AKSI Provinsi Jawa Timur Eko Mulyadi, menjelaskan bahwa dalam FGD itu, pada dasarnya semua sepakat berdirinya Koperasi Desa Merah Putih.
“Meski dinamikanya berkembang, diantaranya butuh penguatan regulasi, kejelasan juklak juknis, kejelasan permodalan, serta Jangan terjadi tumpang tindih dengan lembaga lainnya,” jelasnya.
Hasil pembahasan FGD itu, kata Eko selanjutnya akan dilakukan kajian, untuk disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Desa serta stakeholder terkait lainnya.
Dapatkan berita dan informasi lengkap lainnya dengan cara klik https://hariannetwork.com
