Hariannetwork.com – Program pembagian alat masak listrik (AML) atau rice cooker gratis mendapatkan kritik tajam dari anggota Komisi VII DPR RI.
Salah satu anggota bahkan meminta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, dicopot dari jabatannya.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir, menyampaikan kritiknya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM pada Senin (25/3) kemarin.
Baca juga: KAMMI Sampaikan Keresahan Kenaikan Tarif PPN 12% kepada Presiden Jokowi
Nasir mengkritik kurangnya komunikasi antara Kementerian ESDM dan Komisi VII terkait program tersebut.
Dia menyoroti absennya pihak Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam memantau kelangsungan program, serta kejanggalan dalam penyaluran program tersebut.
“Kemarin saya telepon dan apa jawabannya? Di bawah dia siapa yang tanggung jawab dan siapa di lapangan seperti EBT ini? Ini barang anggaran negara. Saya tanya siapa yang terima barang kementerian yang ada di lapangan, sebut namanya!” tegas Nasir.
Dalam tanggapannya, Jisman P Hutajulu mengaku harus melakukan crosscheck terkait detail pelaksanaan program tersebut.
Namun, Nasir tidak puas dengan jawaban tersebut dan menuntut pergantian Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
“Melalui forum ini Dirjen ini harus diganti karena nggak bisa jalankan regulasi anggaran. Anda buat anggaran main-main karena ini utang negara,” ujar Nasir.
Baca juga: Wamenag: Idul Fitri Diprediksi Jatuh pada 10 April 2024
Selain kritik terhadap penyaluran program, anggota Komisi VII juga menyoroti aturan yang memerlukan tanda tangan kepala desa sebagai persyaratan penerimaan rice cooker gratis.
Mereka menganggap aturan tersebut mempolitisasi program dan menyulitkan implementasinya.
“Program kami jadi terdiskriminasi karena beda pilihan politik dengan kades, karena Kades takutnya kepada Bupati Walikota yang tidak sama benderanya dengan kita,” kata anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP, Mercy Chriesty.
Kritik terhadap program pembagian rice cooker gratis ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap efektivitas, transparansi, dan politisasi program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Editor : Tim Redaksi
Dapatkan berita dan informasi lengkap lainnya dengan cara klik http://hariannetwork.com
