Hariannetwork.com – Hasil Evaluasi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang memutuskan untuk mencopot Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDIP Surabaya membuat tanda tanya besar di publik terkait spekulasi yang terjadi pada dinamika internal partai menjelang kongres.
Keputusan tersebut tercantum di Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistyono (Kanang) mengungkapkan, sanksi ini dijatuhkan berdasarkan hasil evaluasi oleh DPP PDI Perjuangan selama Pemilu, Pilkada, dan Pileg 2024.
Baca juga: Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Tokoh Indonesia Ucapkan Duka Cita
hal ini medapatkan sorotan dari Pengamat Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni, S.I.P., M.Si. Ia menilai pencopotan tersebut menunjukkan tanda-tanda adanya konsolidasi besar-besaran di internal PDI Perjuangan yang tengah bersiap untuk melaksanakan kontestasi nasional.
“Fenomena pencopotan Pak Adi ini cukup serius. Ini mencerminkan dinamika internal PDI Perjuangan, khususnya menjelang Kongres, di mana konsolidasi politik menjadi sangat kuat dan ketat,” ungkap Bimo
Menurutnya, Adi sutarwijono punya posisi sangat strategis di DPRD dan internal partai karena menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya dan Ketua DPC PDI Perjuangan yang punya pengaruh kuat di ranah akar rumput.
“Pak Adi bukan hanya pengurus partai, tapi juga anggota legislatif dengan basis massa yang kuat. Maka, pencopotannya penuh risiko, terutama dari perspektif politik kelembagaan. Ini bisa berdampak langsung ke stabilitas politik lokal Surabaya,” tuturnya.
Bimo melihat pencopotan ini dapat memicu kegelisahan di kalangan akar rumput dan kader PDIP di wilayah Surabaya. Ia menilah bahwa dengan menjaga komunikasi politik internal dan eksternal menjadi konci dalam menjaga soliditas partai.
“Kalau pencopotan ini tidak dikomunikasikan secara terbuka, maka akan memunculkan pertanyaan publik: ada apa sebenarnya? Apakah karena persoalan target partai atau ada faktor lain? Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” tegasnya.
Baca Juga: Persiapkan Akreditasi, LPM UNDIRA Dorong Peningkatan Mutu Program Studi
Dari aspek dinamika partai, Bimo melihat pencopotan ini sebagai bagian dari restrukturisasi internal PDIP menjelang kongres.
“Ini bagian dari hak DPP untuk melakukan reposisi kader. Tapi perlu diingat, siapa pun yang akan menggantikan Pak Adi harus mampu menjembatani kepentingan lokal dan pusat. Harus kuat di akar rumput, tapi juga komunikatif dengan DPP,” sebutnya.
Di sisi lain, Bimo juga memberikan catatan penting tidak hanya untuk PDI Perjuangan saja tetapi untuk seluruh partai politik yang lain supaya menjaga trasparansi dan konsolidasi internal menjelang tahun-tahun politik krusial.
“Partai politik harus menjaga kesinambungan kepemimpinannya. Konsolidasi harus dilakukan secara partisipatif, baik top down maupun bottom up, agar soliditas tetap terjaga, khususnya menjelang momentum politik besar seperti Kongres,” pungkasnya.
Dapatkan berita dan informasi lengkap lainnya dengan cara klik https://hariannetwork.com
