Hariannetwork – Ken Bimo Sultoni, peneliti di bidang politik dan keamanan dari Sygma Research and Consulting, menyoroti dinamika konflik internal di kalangan Umat Muslim Indonesia melalui penelitian berjudul Conflict Among Muslims in Indonesia: Indigenous Muslim and Wahhabi Muslim. Studi ini menjadi bagian dari buku The Discourse of Public Policy and Management: Socio-Political and the Era of Digitalization
Penelitian ini telah dipresentasikan pada International Conference on Social and Political Enquiries ke-8 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Jawa Tengah pada rabu 4 oktober 2023 lalu.
penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai konflik antar umat muslim di indonesia yang terkhusus pada kelompok muslim kultural dan muslim wahabi di indonesia. Ken Bimo menjelaskan bahwa dalam perbedaan praktik ibadah, interpretasi keislaman, dan kepentingan politik telah memperkuat gesekan dan semakin mempertegang situasi konflik antara kedua kelompok ini.
Baca juga: Wacana Polri di Bawah Kementerian Perlu Kajian Mendalam
“Konflik ini bukan sekadar perbedaan teologis, tetapi juga berakar pada aspek sosial, budaya, dan politik,” ungkap Ken Bimo Sultoni.
Dinamika global juga turut mempengaruhi hubungan antar kedua kelompok tersebut. Arabisasi menjadi aspek yang sangat berpengaruh terhadap perbedaan pandangan antara nasionalisme dan identitas muslim di indonesia membuat eskalasi konflik semakin meningkat
Kondisi ini relevan dengan situasi saat ini, di mana wacana Islam transnasional semakin menguat dan menimbulkan berbagai perdebatan di ruang publik.
Lebih lanjut, studi ini menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meredam konflik.
penguatan dialog antar kelompok menjadi salah satu aspek penting dibarengi dengan kebijakan yang inklusif yang bisa menjadi jembatan bagi perbedaan ideologi diantara kelompok yang berbeda pandangan
Menanggapi fenomena ini, Ken Bimo Sultoni menegaskan bahwa demokrasi yang bersih harus mampu menjamin ruang dialog yang aman bagi seluruh kelompok.
“Demokrasi beradab menjamin kebebasan hak untuk seluruh kalangan, bukan segolongan orang,” ujarnya.
Baca Juga: Menggali Lebih Dalam: Diet dengan Metode Intermittent Fasting
Hal ini menegaskan bahwa regulasi untuk keterbukaan ruang debat publik harus mendukung serta tanpa adanya dominasi pihak tertentu. hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas kemanan di dalam Masyarakat Indonesia.
Buku The Discourse of Public Policy and Management: Socio-Political and the Era of Digitalization menghadirkan berbagai perspektif ilmiah dalam bidang kebijakan publik dan manajemen di era digitalisasi.
Kehadiran penelitian ini diharapkan dapat menjadi kebijakan bagi pemerintah serta dapat memberikan wawasan lebih mendalam untuk akademisi, dan masyarakat tentang dinamika umat muslim di indonesia
Dapatkan berita dan informasi lengkap lainnya dengan cara klik https://hariannetwork.com
