Hariannetwork.com — PROBOLINGGO, LSM Harimau bersama warga dari berbagai elemen menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Selasa (28/10/2025). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kritik terhadap kinerja Wali Kota Aminuddin dan Wakil Wali Kota Ina Buchori, yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata setelah satu tahun menjabat.
Dalam orasinya, para peserta aksi menuntut transparansi serta evaluasi terhadap sejumlah program prioritas Pemkot. “Kami menagih janji kampanye. Pembangunan seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan sekadar proyek pencitraan,” ujar M Arif Billah,Selaku Ketua Umum DPW Jawa Timur
Salah satu sorotan utama adalah proyek revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo. Menurut para demonstran, proyek yang menelan anggaran besar itu tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Mereka mempertanyakan urgensi pembangunan di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar warga yang belum terpenuhi.
Selain soal proyek pembangunan, massa juga menyoroti efisiensi penggunaan anggaran daerah. Mereka menilai sejumlah kebijakan Pemkot belum sejalan dengan semangat penghematan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat melalui kebijakan efisiensi nasional.
Bidang pendidikan juga tak luput dari sorotan. Warga menilai peningkatan kualitas guru, sarana belajar, dan pemerataan fasilitas sekolah belum menunjukkan hasil yang signifikan. Massa mendesak agar Pemkot memberi perhatian lebih terhadap pengembangan anak muda dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Di sektor kesehatan, sejumlah peserta aksi mengeluhkan masih sulitnya akses pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sistem administrasi BPJS disebut rumit dan lambat, sehingga warga berharap Pemkot melakukan perbaikan konkret dalam sistem pelayanan kesehatan dasar.
Isu ekonomi rakyat juga mencuat dalam aksi tersebut. Para pedagang kaki lima (PKL) menyampaikan keluhan terkait kebijakan penataan kota yang menyebabkan mereka kehilangan tempat berdagang tanpa kompensasi atau relokasi yang layak. “Banyak keluarga menggantungkan hidup dari usaha kecil. Mereka butuh solusi, bukan penggusuran,” kata Arif dalam orasinya.
Dari sisi lingkungan, para aktivis mengecam penebangan pohon di sejumlah area publik yang dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Mereka menuntut Pemkot segera melakukan pemulihan area hijau yang terdampak pembangunan.
Menanggapi kritik publik tersebut, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyatakan pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat. Ia berjanji akan meninjau kembali program dan proyek yang dinilai belum tepat sasaran.
“Kami tidak akan segan menindak pelaksana proyek yang menyalahi aturan. Semua kebijakan akan kami arahkan kembali untuk kepentingan masyarakat,” ujar Aminuddin.
Dapatkan berita dan informasi lengkap lainnya dengan cara klik https://hariannetwork.com
